Yogyakarta Kembangkan Hunian Vertikal, Pembangunan Hotel Mulai Distop

rumah murah jogja tipe 50

rumah murah jogja tipe 50

Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan kajian pengembangan konsep pertumbuhan kota. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengarahkan perumahan agar tumbuh vertikal.

“Wilayah Kota Yogyakarta tidak terlalu luas, sehingga diperlukan konsep pertumbuhan kota yang tepat, salah satunya mengarahkan perumahan agar tumbuh vertikal,” kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Minggu (31/8/2014).

Menurut dia, pemerintah akan segera menyampaikan konsep pengembangan permukiman dan perumahan secara vertikal tersebut kepada pihak pengembang perumahan.

“Perumahan diharapkan tumbuh vertikal. Bisa saja, di Kota Yogyakarta sudah tidak diperbolehkan lagi membangun perumahan horisontal, tetapi harus vertikal seperti rumah susun atau apartemen,” katanya.

Rumah susun tersebut, lanjut Haryadi, harus mampu menampung masyarakat berpenghasilan rendah, minimal 20 persen dari total rumah yang ada di rumah susun tersebut.

“Kami siap dengan regulasi pembangunan rumah susun atau apartemen. Misalnya dengan peraturan wali kota untuk melengkapi undang-undang yang sudah ada,” katanya.

Haryadi menambahkan, Pemerintah Kota Yogyakarta sedang melakukan kajian daya dukung lingkungan yang diharapkan dapat diselesaikan pada 2015. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penentuan konsep yang tepat untuk pertumbuhan Kota Yogyakarta.

Ia mengatakan berdasarkan kajian tersebut akan diketahui jenis investasi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi Kota Yogyakarta.

“Jika sudah masuk dalam daftar investasi negatif, maka akan dilakukan rasionalisasi,” kata Haryadi.

Sejak akhir 2013, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menerbitkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Pemerintah Kota Yogyakarta tidak akan menerbitkan izin pembangunan hotel baru hingga akhir 2016.

“Moratorium pembangunan hotel juga masuk dalam kajian ini. Jika jumlah hotel dirasa sudah cukup, maka pemberian izin akan diberlakukan permanen,” katanya.

Selain penataan permukiman, Haryadi menyebut, pertumbuhan kota juga harus mempertimbangkan sisi transportasi khususnya transportasi massal.

“Pembangunan transportasi massal yang baik adalah bagian penting dalam pertumbuhan kota sehingga masyarakat akan lebih tertarik menggunakan angkutan massal dibanding kendaraan pribadi,” katanya. (sember: kompas.com)

Pemerintah Butuh Rp 100 Triliun untuk Bangun Rumah Rakyat

rumah-murah-jogjakarta

gambar rumah murah jogjakarta

Memasuki bulan kedua pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, tuntutan masyakarat semakin menguat. Salah satunya adalah tuntutan atas janji pemerintah untuk membangun rumah rakyat sebanyak 10 juta unit hingga 2019.

Menurut Ketua Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Eddy Ganefo, hal tersebut sulit diwujudkan melihat situasi yang ada saat ini. Meski didukung kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembangunan rumah sebanyak itu, tidak akan terealisasi.

“Kalau janjinya, bagus. Tapi, kemarin dana subsidi BBM untuk perumahan hanya dikasih dua triliun rupiah, sedangkan APBN Rp 5,1 triliun,” kata Eddy kepada Kompas.com, Senin (22/12/2014).

Untuk bisa mencapai 10 juta unit rumah sampai 2019, berarti pemerintah harus membangun dua juta unit rumah per tahun. Eddy ragu, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 7 triliun, pemerintah bisa menutup pembangunan dua juta unit rumah setiap tahunnya.

“Pembangunan fisik rumah tapak untuk dua juta unit rumah, butuh Rp 100 triliun. Rumah vertikal, lebih besar lagi,” kata Eddy.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar kebijakan pembangunan tersebut dibarengi dengan kebijakan lain yang lebih ekstrim. Eddy mencontohkan, pertama, pemerintah sebaiknya menambah dana APBN untuk rumah susun sewa dan rumah subsidi.

Kedua, pemerintah juga harus mengembalikan tugas Perum Perumnas sebagai penyedia rumah bersubsidi bagi rakyat. Untuk kebijakan ini, pemerintah terlihat sudah mulai melakukannya.

Ketiga, menurut Eddy, selain Perumnas, BTN juga harus kembali pada fokusnya.

“BTN kembali fokus pada pemberian KPR rumah subsidi atau jika tidak, harus dibentuk bank baru untuk menjadi penyedia rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Eddy.

Dia menambahkan, cara terakhir untuk mewujudkan 10 juta rumah dalam kurun waktu lima tahun adalah dengan menjamin penyediaan lahan murah. Saat ini, harga rumah sulit ditekan karena harga lahan sendiri sudah tinggi, khususnya di kota-kota besar seperti DKI Jakarta.

Tidak hanya Eddy yang meragukan janji pemerintahan. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, juga mengutarakan hal serupa.

Menurut Ali, seharusnya konsep perumahan rakyat saat ini lebih maju dari sebelumnya dengan memikirkan pilar-pilar perumahan rakyat dan road map yang jelas.

“Saat ini tidak jelas road map perumahan nasional, karena kebijakan yang diambil tambal sulam. BTN yang ditunjuk sebagai bank yang fokus perumahan dan dibentuknya Perumnas dulu merupakan dasar yang kuat bagi perumahan. Lucunya, sekarang visi Perumnas malah tidak berjalan semestinya karena dituntut profit sebagai bagian dari BUMN. BTN juga selalu diganggu dengan isu akuisisi,” kata Ali.

Ali mengatakan bahwa konsep lingkungan siap bangun dan kavling siap bangun sudah harus dipikirkan pemerintah sebagai model perumahan nasional. Ironisnya, menurut dia, konsep perumahan nasional saat ini malah berjalan mundur.

“Target pemerintah membangun 10 juta unit perlu dipertanyakan, karena saat ini selain tidak ada bank tanah dan tata ruang di masing-masing pemda yang belum jelas untuk perumahan, berdasarkan historikalnya di Indonesia setiap tahun itu hanya bisa memasok 100  ribu-150 ribu unit rumah, dan itu pun bukan pemerintah yang bangun, tapi swasta,” pungkas Ali.

(sumber: kompas.com)